Kabupaten Tangerang, TemaBanten.com – Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol dan Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berada di wilayah Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten, sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah, Selasa (7/5/2024).
Wakil Ketua DPRP Provinsi Banten, M Nawa Said Dimyati mengatakan, walau saat ini PSN yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang belum begitu bisa dirasakan tapi, bisa dilihat untuk kawasan PIK 2 begitu banyak perputaran uang disana.
“Kan masih proses pembangunan ini masih terus berjalan, tentunya manfaat ini pasti akan dirasakan jika pembangunan sudah selesai tapi ada satu hal kehadiran PIK ini mengakibatkan begitu banyak perputaran uang di Kabupaten Tangerang dan ini pasti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang,” katanya.
Pri yang akrab disapa Cak Nawa ini melanjutkan, ia yang merupakan bagian dari pemerintah pastinya akan turut mengawal amanah PSN dari Pemerintah Pusat.
“Salah satu filosofi hidup bernegara salah satunya ialah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten dan Pemerintah Desa wajib mendukung kebijakan Pemerintah pusat,” ujarnya.
Politis dari Partai Demokrat ini jauh lebih lanjut membahas persoalan PSN, ia menyebutkan perihal masyarakat yang setuju dan tidak setuju dalam perubahan itu merupakan hal yang biasa, dan pastinya hal itu juga sudah ditangani dengan baik oleh Pemerintah dan pihak swasta yang sudah diberikan tugas untuk membangun Indonesia.
“Saya nilai kami dan pihak swasta yang mendapatkan tugas oleh negara untuk PSN tersbeut sudah sangat baik dalam mengantisipasi hal itu. Saya yakin dari hasil kajian PSN tersebut banyak masyarakat yang diuntungkan meskipun saat belum bisa begitu dirasakan karena pembangunan yang masih proses dan saya yakin nanti hasilnya akan lebih baik,” tegas Cak Nawa.
Ia juga menjabarkan histori dari PSN ini, sebenarnya di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah ada, pada jaman itu PSN disebut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dan semuanya itu pastinya sudah melalui hasil kajian yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Tentunya ketika dibangun pasti orientasi nya untuk kemajuan kedepan, dan manfaat apa yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya PSN yang berada di Kabupaten Tangerang,” tukas Cak Nawa.
Ditempat terpisah, Subur Maryono selaku Kepala Desa (Kades) Kampung Melayu Barat, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten mengapresiasi Pemerintah pusat dalam menetapkan Jalan Tol dan PIK sebagai PSN. Karena sejauh ini pihak swasta yang melakukan pembangunan di wilayahnya membangun komunikasi yang baik.
Dirinya menyebutkan, dengan komitmen PSN yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ia beserta masyarakat yang lain jelas sangat merasakan dampak positif dari pembangunan.
Dampak yang ia beserta masyarakat rasakan saat ini ialah adanya corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta untuk masyarakat yang langsung terdampak dari pembangunan PSN.
“Saya mewakili masyarakat Desa Kampung Melayu Barat sangat berterimakasih adanya program CSR dari PIK 2 benar-benar sudah membuktikan melalui program CSR yang ada kami bisa membentuk Kampung Adidaya yang dikelola dan dinikmati oleh kami (masyarakat),” katanya.
Di Kampung Adidaya itu, dirinya memanfaatkan lahan fasos-fasum PIK 2 untuk memberdayakan para kaum wanita untuk bertani di lahan tersebut, program tersebut merupakan Kelompok Wanita Tani (KWT).
“Jujur saya beserta warga saya sangat terbantu dengan program CSR yang diberikan oleh PIK 2, dengan CSR tersebut meningkatkan taraf perekonomian bagi warga saya,” papar Subur.
Dirinya sangat mendukung jika pembangunan yang dilakukan oleh PIK ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai PSN. Pastinya taraf ekonomi masyarakat di wilayahnya pasti akan meningkat.
“Program CSR PIK 2 ini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, yang diperuntukan dalam mengentaskan masalah stunting, ketahanan pangan, meningkatkan taraf perekonomian, pengelolaan sampah dan kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT),” beber Subur.
Subur juga yang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Kecamatan Teluknaga mengatakan, di Kecamatan Teluknaga sendiri ada 7 Desa, dan ke-7 Desa ini semuanya mendapatakan Program CSR dari PIK 2.
Jadi, lebih lanjut Subur, ini tidak hanya di Desa Kampung Melayu Barat, melainkan selain untuk menyikapi permasalahan prioritas skala nasional seperti stunting, kedepannya juga CSR akan meningkatkan bidang pendidikan bagi masyarakat.
“Dari CSR ini kita juga akan bekerjasama di Bidang Pendidikan, yaitu perbaikan sekolah dengan skala ringan,” tandasnya. (Yan)
